Gelar Sarjana itu…

Pernah mendapatkan tawaran gelar sarjana hanya dengan uang lima belas juta rupiah? Atau pernah mendengar adanya jual beli gelar?
Ini kondisi yang menyedihkan dunia pendidikan dan yang paling menyedihkan para pembeli gelar ini telah melakukan pencerdasan nama tetapi melakukan pembodohoan intelektual terhadap dirinya sendiri, bayangkan saja, yang bersangkutan sudah sanggup membodohi diri sendiri apalagi membodohi orang lain.

Praktek ini banyak terjadi dikalangan Pegawai Negeri Sipil (silahkan dibantah atau diamini), tetapi inilah kenyataan yang bisa kita temui dimasyarakat. Cara mengenalinyapun sangat mudah, cukup perhatikan tahun kelahiran (lihat pada Nomor Induk Pegawai), kemudian perhatikan gelar yang digunakan. Apakah tidak meragukan, jika PNS tersebut lahir pada tahun 60-an kebawah tetapi gelar yang digunakan S.Sos?

Perlukah gelar sarjana?

Disebagian kalangan masyarakat, gelar ini masih dianggap sebagai lambang kecerdasan, kemampuan berfikirnya lebih baik dari yang bukan sarjana dan masih prestisius, sehingga gelar sarjana masih sangat diperlukan. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, jika gelar sarjana tersebut didapat dengan menempuh pendidikan normal, tentu saja (dan seharusnya) kemampuan berfikir dan daya nalar mereka lebih baik dari yang tidak berpendidikan sarjana.

Tetapi jika gelar tersebut didapat hanya dengan menempuh pendidikan sabtu-minggu (uch…kok malah ingat persami), perlu dipertanyakan kualitasnya, kecuali mereka yang benar-benar cerdas atau orang-orang yang memiliki latar pendidikan khusus (SKMA) dan pendidikan extension tersebut hanya sebagai penegasan kemampuan intelektual mereka. Apalagi jika gelar tersebut didapat dengan cara menggelontorkan sejumlah uang tertentu.
Saat ini justru terbalik, banyak lulusan perguruan tinggi yang enggan menyematkan gelar didepan nama mereka, terkecuali untuk kepentingan pembuatan surat-surat penting yang mensyaratkan pencantuman gelar jika ada.

Mengapa harus sarjana?

Dilingkup lembaga pemerintahan, gelar kesarjanaan masih menjadi patokan dalam menentukan jabatan, golongan dan kenaikan pangkat/golongan. Pegawai dengan pendidikan lulusan Sekolah Menengah Atas, saat pertama kali masuk kerja hanya berada pada golongan 2A, sementara lulusan strata I dengan golongan 3A, jika kenaikan golongan tersebut rata-rata 4 (empat) tahun sekali, maka dibutuhkan waktu 16 tahun masa kerja bagi lulusan SLTA untuk mencapai Golongan 3A. Waktu yang sangat lama.

Inilah salah satu penyebab mengapa gelar sarjana menjadi sebuah keharusan jika ingin mendapatkan golongan yang lebih tinggi. Hanya saja, banyak yang melakukannya dengan jalan pintas karena mengajukan ijin tugas belajar dianggap sulit dan berbelit (sebenarnya tidak sulit, hanya saja setiap pengajuan tugas belajar harus disertai dengan persyaratan-persyaratan tertentu). Pemicu lainya adalah kemudahan yang diberikan berupa penyetaraan golongan, pegawai yang sudah memiliki gelar sarjana dapat mengajukan penyetaraan golongan. Enak, kan?

Siapa yang dirugikan?

Banyak pihak yang dirugikan dengan adanya cara mendapatkan gelar dengan mudah (jika tidak mau dikatakan jual beli gelar), dampak yang paling nyata berimbas kepada :

  • Para mahasiswa yang lulus dengan susah payah untuk mendapatkan gelar tersebut, sudah berjibaku sekian tahun dibangku kuliah, eh..diluaran ada pihak lain yang mendapatkannya dengan mudah.
  • Lembaga yang mempekerjakan, sebagian besar lulusan seperti ini patut dipertanyakan kualitasnya, terkecuali sebelum yang bersangkutan mengikuti kuliah sabtu minggu sudah menunjukan prestasi yang baik.
  • Pribadi yang bersangkutan, apalah artinya menyandang gelar sarjana kalau kemampuan akademisnya dan nalarnya tidak lebih dari siswa SLTA, tidakkah akan mempermalukan diri sendiri?

Lain-lain

Realitas yang ditemukan dilapangan menunjukan gelar-gelar bidang sosial yang banyak diperlakukan seperti ini, dan ini tentu saja menghancurkan kredibilitas sarjana-sarjana bidang ini. Kasihan mereka yang benar-benar menempuh pendidikan tinggi selama 3.5 sampai 5 tahun dikalahkan oleh orang-orang yang memanfaatkan celah ini dengan “cerdas”. Solusi terbaiknya, pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan harus segera mengambil langkah-langkah kongkrit untuk menertibkan dengan melakukan akreditasi atau bila perlu menutup lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Kita tunggu action-nya, bukan kita dengar lagi kalimat “sedang kami pelajari”. Karena masalah ini sebenarnya sudah mencuat bertahun-tahun yang lalu, terutama di daerah, waktu itu, yang dilakukan hanya penertiban seadanya.

Tribun News memberitakan, bahwa pengamat Kebijakan Publik Riant Nugroho menyatakan jika pemerintah melakukan audit terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada saat ini melalui tes standard penerimaan PNS. Maka diperkirakan sekitar 10-15 persen PNS yang ada saat ini terpaksa diberhentikan karena tidak memenuhi standard.

Aldy M. Aripin

Seorang suami dari seorang istri, Ayah dari dua orang putri dan eyang dari dua orang putu. Saat ini bekerja sebagai profesional pada sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.

Mungkin Anda Tertarik

65 Tanggapan

  1. Blogger Addict says:

    Saya biasa menyebutnya sarjana abal-abal mas. Tapi gak cm PNS yg banyak sarjana abal-abal (bukan mbela sesama PNS loh), yg berstatus mahasiswa tulen pun banyak yg abal-abal. Biasanya sarja model begini skripsinya dibuat oleh pemilik percetakan kecil di depan kampus yang bertamatan SMU.