Teman Ahok dan Kontroversi Pengumpulan KTP

Ilustrasi | i.ytimg.com

Ilustrasi | i.ytimg.com

Komunitas masyarakat Jakarta yang menamakan diri Teman Ahok mulai membuka posko-posko di beberapa pusat perbelanjaan dan mal untuk menggalang dukungan KTP terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) guna maju sebagai calon gubernur DKI 2017 lewat jaur independen. Langkah Teman Ahok ini menimbulkan silang pendapat antara para pengamat, bahkan ada yang mengaitkannya dengan kinerja Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengamat Politik, sekaligus Direktur Eksekutif Deliberasi Institut, Ansy Lema, menilai pengumpulan KTP yang dilakukan Teman Ahok akan efektif dan akan mempermulus rencana Ahok maju di Pilkada DKI, menurut Ansy keefektifan tersebut dapat dilihat antusiasnya warga DKI Jakarta, sampai sejauh ini, dukungan kepada Ahok terus mengalir, ini dikarenakan Ahok selalu bertindak tegas, disiplin, serta jujur dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang Gubernur.

Terkait dengan adanya dugaan bahwa Teman Ahok dimobilisasi, Ansy Lema menilai bahwa yang dilakukan oleh Teman Ahok murni tindakan partisipasi untuk mendukung Ahok. Hal ini dikarenakan masyarakat telah mengetahui track record Ahok selama ini, sebagai pemimpin DKI Jakarta Ahok dikenal sebagai pemimpin yang tidak mau kompromi dengan KKN.

Siti Zuhro, Pengamat Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) justru meminta Ahok untuk mengoreksi kinerja pemerintahannya dan jangan terus menerus mengumbar amarah dan membuat gaduh dalam menjalankan pemerintahan, karena menurut Zuhro, saat memasuki masa tahapan Pilkada, yang ditanyakan masyarakat terhadap calon incumben adalah kinerja yang sudah dilakukan. Misalnya, soal kemacetan dan banjir yang belum bisa teratasi hingga saat ini. Dalam pernyataanya Zuhro menilai Ahok jangan disibuki urusan mengumpulan KTP demi kepentingan Pilkada DKI 2017.

Tidak ketinggalan Bawaslu juga ikut cawe-cawe mengomentari yang dilakukan oleh Teman Ahok, Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menghimbau kepada masyarakat agar tidak memberikan salinan KTP-nya jika tidak mendukung calon yang diusung, sementara itu Bawaslu menunggu laporan dari masyarakat jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Teman Ahok. Namun demikian Mimah tetap mengembalikan keputusan ke tangan pemilih, selama mereka merasa nyaman menyerahkan KTP sebagai bentuk dukungan kepada Ahok, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Bawaslu.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daniel Zuchron, mengingatkan bahwa yang dilakukan oleh Teman Ahok mengumpulkan KTP, pada akhirnya akan diverifakasi ulang Bawaslu dan dicek satu persatu untuk mengetahui kebenaran dukungan yang diberikan.

Silang pendapat antara pengamat politik lazim terjadi, ada atau tidak kepentingan dibelakang pernyataan yang mereka sampaikan, itu perkara lain. Namun, sebagai pengamat, unsur netralitas dalam menilai dan memberikan pendapat perlu dipertimbangkan. Bukan karena suka atau tidak kepada seorang calon. Jika seorang pengamat politik sudah menggadaikan opininya kepada rasa suka dan tidak suka, sulit untuk mendapatkan pernyataan yang berimbang. Ketika rasa tidak sudah lebih dominan, pengamat memiliki kecenderungan hanya sisi negatif sang calon, begitu juga sebalik.

Sebagai pengamat politik, independensi dan bersikap netral akan memberikan gambaran kepada pemilih sehingga tidak terjadi salah pilih atau keliru memilih. Pertaruhan kredibilitas serta nama baik sebagai pengamat politik tidak semestinya dikalahkan oleh kepentingan sekelompok atau segelitir orang atau dikalahkan oleh rasa suka dan tidak suka.

Bawaslu sendiri tidak perlu mengeluarkan statemen apapun terkait pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Teman Ahok, selama tidak terjadi pelanggaran atau tidak pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat, maka Bawaslu cukup mengamatinya dengan diam. Sebagai lembaga yang diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu, adalah kewajiban bawaslu untuk melakukan pengawasan sebaik mungkin tapi sepertinya tidak wajib mengeluarkan pernyataan apapun, terkecuali adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Teman Ahok atau kelompok pendukung calon lainnya, sehingga masyarakat luas tahu telah terjadi pelanggaran.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Komisioner Bawaslu, Daniel Zuchron bahwa setiap dokumen dukungan akan dilakukan verikasi ulang oleh Bawaslu. Pertanyaannya, bukankah verifikasi data memang tugas pokok Bawaslu?, jika bukan Bawaslu, siapa lagi yang akan melakukannya? kalau semuanya harus ikut-ikutan memberikan pernyataan, yang terjadi justru kebingunan para pemilih. Pernyataan seharusnya mencerahkan bukan mengeruhkan. Pemilih sudah cerdas untuk menentukan pilihannya sendiri. Masih ada tugas lain bawaslu yang harus dikerjakan dari pada hanya memberikan statemen yang membingungkan.

Sumber : 1
2][3][4][5][6][7][8
Tulisan ini pernah tayang di Kompasiana, Tgl. 25 Juli 2015, Jam 22:49:26

Aldy M. Aripin

Seorang suami dari seorang istri, Ayah dari dua orang putri dan eyang dari dua orang putu. Saat ini bekerja sebagai profesional pada sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.

Mungkin Anda Tertarik