Kontroversi: Presiden Tidak Boleh Berseragam Militer?

Presiden Joko Widodo mengenakan seragam militer ketika menerima para Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang di pimpin Din Syamsudin di Instana Negara | Dok. Kompas.com

Presiden Joko Widodo mengenakan seragam militer ketika menerima para Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang di pimpin Din Syamsudin di Instana Negara | Dok. Kompas.com

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh Presiden Jokowi adalah sikap para pengkritik yang terkadang melakukan kritik terlalu berlebihan bahkan cenderung menjadi Jokowi Haters, padahal mereka para pengkritik potensial artinya mereka mampu memberikan kritik yang bersifat membangun dari pada mempersoalkan hal-hal kecil yang seharus tidak perlu dipermasalahkan.

Salah satu kritik yang cukup mengganggu adalah ketika Presiden menerima para Pimpinan Muhammadiyah di Istana Negara, dengan tetap menggunakan seragam militer.  Padahal pihak istana sudah menjelaskan, Presiden tetap menggunakan seragam tersebut setelah menghadiri acara latihan perang TNI di Batu Raja, Sumatera Selatan.  Karena keterbatasan waktu, Presiden akhirnya tetap memutuskan menggunakan seragam militer tersebut.

Atas keputusannya tersebut presiden menuai kritik tajam dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik, “Saat Jokowi berbaju militer di Istana dan menerima tamu, ia bukan cuma menggelikan. Ia secara memalukan memamerkan keterbatasan pengetahuannya,” katanya dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (17/6/2015).

Apakah karena entitas presiden itu sipil lantas presiden tidak boleh menggunakan seragam militer diistana? tidak ada larangan tertulis atas aktifitas tersebut. Presiden sebagai panglima tertinggi sangat dibolehkan menggunakan seragam tersebut, justru karena statusnya sebagai Panglima Tertinggi. Bertolak belakang dengan pendapat Bung Rachland Nashidik, adalah kondisi yang sangat berbeda ketika anggota militer mau menjadi presiden dia wajib menanggalkan keanggotaannya tetapi ketika statusnya sudah menjadi presiden dan sebagai panglima tertinggi penggunaan seragam militer walaupun presidennya dari sipil bukanlah sebuah perbuatan tercela apalagi sampai dianggap merendahkan sejarah perjuangan terhadap demokrasi.

Penggunaan seragam militer oleh Presiden justru sebaliknya menunjukan bahwa demokrasi itu bukan hanya sipil tapi merupakan perpaduan antara sipil dan militer, itulah sebabnya mengapa status presiden juga sebagai panglima tertinggi agar presiden memiliki kewenangan penuh terhadap pengendalian keamanan negara dan dalam posisi ini penggunaan seragam militer merupakan hal yang wajar, toh ketika presiden menerima pimpinan pusat Muhammadiyah statusnya sebagai panglima tertinggi tidak dengan sendirinya hilang.  Karena dimanapun dan kapanpun, berseragam militer atau tidak statusnya sebagai panglima tertinggi tetap melekat pada dirinya.

Lain lagi dengan kritik yang disampaikan oleh Salim Said, Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Salim mengingatkan Pak Jokowi agar jangan membiasakan menggunakan pakaian militer karena Jokowi itu sipil.  Saya kira Presiden bukan membiasakan diri, karena Presiden menggunakan seragam militer sudah dijelaskan oleh Pihak Istana, tetapi sepertinya bung Salim tidak berpuas diri jika tidak mengeluarkan kritikan, sama seperti saya tidak puas jika tidak menanggapi kritik Bung Rachland dan Bung Salim.

Jika urusan seperti ini saja menjadi bahan kritikan oleh Politikus dengan Jabatan Sekretaris Jenderal Partai dan Kritikan Pengamat Militer, sesungguhnya mereka tidak melakukan apa-apa karena kritik tersebut tidak menyentuh substansi masalah.  Mempermasalahkan presiden menggunakan seragam militer sementara presiden punya hak untuk melakukannya hanya merupakan upaya sekadar mencari-cari kesalahan dan kelemahan seorang presiden.  Akan lain masalahnya, jika presiden tidak punya hak untuk menggunakannya.

Bukan kritik seperti ini yang saya harapkan sebagai warna negara tapi kritik yang bersifat membangun dan membantu presiden menyelesaikan masalah pelik yang sedang dihadapi beliau sebagai kepala negara.  Kritik yang bersifat merecoki seperti ini hanya menjadi gangguan bagi kinerja Presiden. Bukankah jika pada saat itu presiden mengganti seragam dan terlambat menemui para pimpinan pusat Muhammadiyah akan lahir kritik baru berupa Presiden dianggap lamban karena terlambat?

Tulisan ini pernah ditayangkan di Kompasiana.com pada tanggal : 24 Juni 2015.

Aldy M. Aripin

Seorang suami dari seorang istri, Ayah dari dua orang putri dan eyang dari dua orang putu. Saat ini bekerja sebagai profesional pada sebuah perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang pengusahaan hutan.

Mungkin Anda Tertarik